Sepanjang tahun 2017, Bakamla RI melalui Operasi Nusantara I sampai IX, berhasil mengamankan dan menahan 67 kapal dengan berbagai tindak pidana. Antara lain perikanan, pelayaran, kepabeanan, migas, dan tindak pidana lainnya.
Operasi dilaksanakan dengan melibatkan unsur dari Bakamla RI bersama TNI AL, PSDKP, Bea Cukai, Polair dan Imigrasi. Refleksi itu disampaikan Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo, S.T., M.Tr (Han) di Kantor Pusat Bakamla, Jumat (29/12/2017).
Dari jumlah tersebut, lanjutnya, 39 perkara dengan jenis tindak pidana perikanan, 15 tindak pidana pelayaran, 3 perkara kepabeanaan, 3 perkara terkait migas, dan 7 perkara terkait tindak pidana lainnya.
Dalam Operasi Nusantara I hingga IX, Bakamla RI didukung 76 kapal TNI AL, 19 kapal PSDKP, 18 kapal Polair, 9 kapal Bea Cukai, dan 2 kapal Kanim (Imigrasi). “Bakamla RI sendiri menurunkan 6 kapal 48 meter yang dimiliki beserta Catamaran dan RHIB,” ujarnya.
Dijelaskan pula bahwa setiap kapal yang diamankan, selanjutnya diserahkan kepada instansi lain terkait yaitu TNI AL, Polri, PSDKP, Bea Cukai, dan KSOP untuk proses hukum lebih lanjut tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukannya.
Berdasarkan data, hingga saat ini masih ada 6 perkara yang sedang mengalami proses penyelidikan maupun penyidikan oleh TNI AL dan Polri. Salah satunya tangkapan 30 galon miras (setara 7.000 liter) yang berhasil diamankan KAL Tidore di Perairan Maluku Utara (22/12/2017).
Selain tugas pengamanan laut, tugas Bakamla RI lainnya adalah melaksanakan patroli keselamatan laut. Dalam patroli yang dilakukannya, Bakamla juga melaksanakan fungsi Search and Rescue (SAR), salah satunya pada akhir November 2017.
Saat itu KAL Mulga yang sedang tergabung dalam OpsNus IX, menemukan kapal yacht asing tanpa awak di Perairan Merauke. Selanjutnya kapal S/Y Bora itu ditarik dan diamankan di dermaga Perikanan Merauke di bawah pengawasan Lantamal XI.
Informasi yang diterima menyatakan bahwa awak kapal dan kapten yacht berbendera Belanda itu telah diselamatkan pihak Australia.
Lebih lanjut dijelaskan, dalam kurun waktu satu tahun, Bakamla RI juga terlibat dalam memberikan dukungan pengamanan laut berbagai kegiatan, menjaga lingkungan laut dari pencemaran serta terus menyempurnakan kemampuan personel melalui berbagai latihan operasi, baik dengan instansi dalam maupun luar negeri.
Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh sub bagian Humas Bakamla selama setahun terakhir, Bakamla terlibat dalam beberapa kegiatan pengamanan.
Antara lain Waspam Presiden RI oleh KN 4803 dalam rangka menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2017 di Kota Ambon (9 Februari 2017), dan pengamanan oleh KN 4805 saat kunjungan Presiden pada acara Tanwir Muhamadiyah di Ambon pada bulan yang sama.
Pada Juni 2017, KN 4806 mengawal proses repatriasi 695 ABK Vietnam di Perairan Batam, yang didahului dengan keberhasilan pemulangan Gunawan Wibisono dari Vietnam ke Indonesia yang merupakan hasil komunikasi yang intensif dan hubungan baik antara Bakamla RI dengan Coast Guard Vietnam, serta dibantu Kementerian Luar Negeri dan PSDKP-KKP.
Selanjutnya Oktober 2017, Bakamla RI bersama TNI AL dan KKP kembali mengamankan pemulangan 239 ABK Vietnam berstatus non justisia (bukan tersangka) melalui jalur laut. Serah terima dilaksanakan oleh KN 4806 dan KP Orca 2 kepada kapal Vietnam Coast Guard 8001 di Perairan Batam.
Untuk meningkatkan keamanan laut di wilayah perbatasan dengan negara lain, pada Agustus 2017, Bakamla melaksanakan operasi bersama Australia bertajuk Patroli Terkoordinasi Shearwater IV di Laut Arafuru.
Dalam latihan bersama ini Bakamla menerjunkan KN 4805, sedangkan ABF didukung kapal ABFC Thaiyak. Pada bulan yang sama, dilaksanakan pula Latihan Multilateral SEACAT yang melibatkan KN Belut Laut 4806Â beserta satu tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) dalam latihan Field Training Exercise (FTX).
Kegiatan ini merupakan salah satu fase dalam Southeast Asia Cooperation and Training (SEACAT) 2017 dengan fokus pada illegal fishing dan smuggling di perairan Timur Laut Pulau Bintan. Bulan berikutnya, kembali digelar latihan bersama Shearwater V antara Bakamla RI-ABF di Laut Timor.
Pelaksanaan operasi patroli bersama negara pantai lain telah menjadi agenda penting Bakamla demi pencapaian tugas patroli keamanan dan keselamatan perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia. Hal ini bertujuan untuk pengendalian wilayah laut dan penegakan hukum serta menjaga keamanan perairan Indonesia dari gangguan dan pelanggaran.
Oleh karena itu, tidak hanya Searwater dan SEACAT, pada November 2017 Bakamla bersama Agency Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melaksanakan Operasi Optima Malindo tahun 2017 di Perairan Batam.
Operasi bersama di jalur pelayaran tersibuk itu digelar dengan memperhatikan dan mentaati MoU RI-Malaysia tentang Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies yang telah disepakati kedua negara. Bahwa apabila kapal ikan kedua negara kedapatan menangkap ikan di grey area, tindakan yang diambil adalah mengusir kapal ikan bersangkutan untuk keluar dari area tersebut.
Selaku leading sector dalam keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla terus meningkatkan kekuatan dan kemampuannya dalam menjaga dan melindungi sumber daya laut serta terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam menangani tindak pidana dan pelanggaran hukum di laut, termasuk masalah pencemaran lingkungan laut.
Terkait hal ini, pada Desember 2017 Bakamla bersama dengan K/L terkait yaitu Kemenko Maritim, KKP, KLH, TNI AL dan Pemda Batam, telah melaksanakan operasi khusus untuk mengantisipasi pencemaran laut terlebih yang diakibatkan oleh tumpahan minyak dari kapal yang mengalami kecelakaan di wilayah perairan Bintan.
Dalam operasi yang dilaksanakan selama 30 hari ini, Bakamla didukung oleh KRI Leuser-924 dan sejumlah personel DLH Batam untuk melaksanakan pengambilan sampel air laut di sejumlah lokasi. Operasi juga didukung dengan data dan citra satelit LAPAN.
Selain itu Bakamla RI juga terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dan penertiban rumpon-rumpon ilegal untuk mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa Indonesia.
Dari operasi penertiban rumpon bersama Satgas 115 pada akhir tahun 2017, sebanyak 60 rumpon berhasil ditertibkan di perairan Maluku selama operasi yang digelar sejak 1 Desember.
Dalam salah satu Operasi Nusantara yang dilaksanakan di area perbatasan ZEE Laut Sulawesi, KP Orca-03 juga berhasil menemukan 12 ponton atau rumpon liar, untuk selanjutnya diangkat dan diamankan.
Teks: beny adrian
