Selain kehancuran massif perumahan dan bangunan milik warga Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Palu, Donggala, dan Sigi, sejumlah fasilitas publik juga mengalami kerusakan.
Seperti halnya Bandara Mutiara Sis Al Jufri yang sempat ditutup. Saat mylesat.com berada di Bandara Mutiara pada Sabtu dan Minggu (29-30 September 2018), terlihat jelas kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa baru lalu.
Panglima TNI dan Kabasarnas menunggu kedatangan Presiden Jokowi di Bandara Mutiara, Palu. Foto: beny adrian/ mylesat.com
Nama Bandara diambilkan dari nama tokoh perjuangan Islam yang terkenal di Sulawesi yaitu Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri yang disingkat menjadi Sis.
Meski tidak ada tembok bangun yang rubuh, namun menurut salah seorang anggota Basarnas yang berada di lokasi mengatakan, tetap harus dicek ulang kondisi strukturnya. Apalagi beberapa bagian dinding retak.
Kondisi di dalam terminal memang berantakan. Plafon jatuh dan sejumlah dinding terlihat retak. Lembaran aluminium juga berserakan di mana-mana.
Warga antri untuk bisa dievakuasi Hercules. Foto diambil Sabtu, 29 September 2018. Foto: beny adrian/ mylesat.com
Sampai Minggu sore saat Presiden Joko Widodo tiba di Palu, kondisi Bandara Mutiara masih belum beroperasi. Jokowi pun terpaksa memimpin rapat darurat di luar terminal yang menghadap ke apron.
Dari pantauan mylesat.com, otoritas bandara harus segera menambah personel untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Karena begitu banyaknya warga ingin dievakuasi dan keluar dari Palu, sementara pelayanan bandara nyaris lumpuh.
Alhasil warga bisa seenaknya lalu-lalang di areal apron tanpa ada pengawasan. Beberapa orang juga terlihat merokok. Sampah berserakan di mana-mana. Eksodus warga seperti ini tidak terjadi sebelumnya saat gempa di Lombok.
Warga mendirikan tenda di sekitar bandara. Foto: beny adrian/ mylesat.com
Karena keretakan ditemukan di landasan 15, maka penerbangan pun tidak bisa dilaksanakan secara normal. Semua pergerakan pesawat baik lepas landas maupun mendarat, dilakukan dari runway 33.
Sekitar 400 meter dari total 2.400 meter panjang landasan dinyatakan dalam kondisi tidak aman untuk digunakan.
Sampai detik ini Boeing 737-400 TNI AU menjadi pesawat terbesar yang bisa mendarat di Bandara Mutiara. Selain itu juga terlihat C-130 Hercules dan C295 TNI AU, ATR-72-200 Wings Air serta beberapa pesawat lebih kecil dan helikopter.
Sejumlah bagian bangunan terminal Bandara mengalami kerusakan. Foto: beny adrian/ mylesat.com
Entah sudah berapa sorti diterbangkan pesawat-pesawat TNI ke dan dari Palu. Baik untuk mengirim bantuan, pasukan, dan membawa warga keluar dari Palu.
Kondisi landasan yang rusak ini juga mengharuskan Presiden Jokowi harus terbang menggunakan pesawat B737-400 TNI AU.
Bandara Mutiara Sis Al Jufri berada di ketinggian 86 meter (282 kaki) di atas permukaan laut. Bandara memiliki dua landas pacu azimut 15R/33L dengan panjang landasan 2.500 x 45 meter.
Nama Bandara Mutiara adalah pemberian Presiden Soekarno saat akan mendarat di Palu pada 10 Oktober 1957.
Plafon di dalam terminal sebagian besar jatuh ke lantai. Foto: beny adrian/ mylesat.com
Saat itu Soekarno bertanya kepada Bupati Donggala, Rajawali Pusadan, apa nama bandara ini. Ia jawab namanya Masovu.
Dalam Bahasa Kaili, Masovu berarti Tanah Berdebu. Mendengar itu Soekarno lalu bilang, “Saya lihat dari atas tadi sebelum turun, Palu terlihat indah penuh pernik. Olehnya, saya namakan Mutiara.”
Menurut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, kerusakan juga terjadi di pelabuhan dan dermaga TNI AL. Sehingga kapal-kapal yang hendak membawa bantuan akan mengalami kesulitan saat merapat di pelabuhan.
Untuk itu Panglima TNI memerintahkan Danrem segera mencari bagian pelabuhan yang masih baik untuk dilabuhi kapal.
Helikopter Sikorsky S-76 PK-WAE yang dioperasikan BNPB, digunakan Panglima TNI untuk melihat situasi di Donggala pada Sabtu sore. Foto: beny adrian/ mylesat.com
Karena Panglima TNI sudah memerintahkan tiga kapal LPD (landing platform deck) untuk segera merapat di Palu. Yaitu KRI dr. Soeharso, KRI Banjarmasin, dan KRI Banda Aceh.
Khusus KRI dr. Soeharso adalah kapal rumah sakit. “Namun jika tidak mencukupi, kita akan setting ulang dua kapal lainnya menjadi rumah sakit terapung,” ujar Marsekal Hadi.
Dengan dua bencana alam yang terjadi hampir bersamaan di Palu dan Lombok, sangat terlihat betapa kemampuan airlift dan sealift menjadi kunci kecepatan reaksi pemerintah pusat.
Pesawat angkut C295 A-2906 TNI AU baru saja mendarat di Palu. Foto: beny adrian/ mylesat.com
Jika menggunakan kapal laut membutuhkan waktu lebih lama namun memiliki tonase angkut jauh lebih besar, maka jalur udara adalah satu-satunya jalan tercepat untuk tiba di lokasi bencana.
Kita bersyukur Bandara Mutiara masih bisa didarati pesawat sekelas B737-400 dan Hercules, sehingga bantuan bisa segera tiba di Palu.
Karena jika harus melewati jalan darat sejauh 600 km dari Gorontalo ke Palu, membutuhkan waktu sekitar 11 jam. Sementara dari Makassar sekitar 800 km dengan waktu tempuh hingga 16 jam.
Dalam sebuah percakapan tidak resmi saat meninjau gempa di Lombok beberapa waktu yang lalu, Panglima TNI sempat mengatakan bahwa idealnya TNI mengoperasikan tiga kapal rumah sakit sekelas KRI dr. Soeharso.
Helikopter Bell-429 PK JBE milik Jhonlin Air Transport (JAT) ini juga terlihat di Palu. Tidak diketahui siapa yang mengoperasikan heli ini. Foto: beny adrian/ mylesat.com
Sehingga jika menghadapi dua trouble spot secara bersamaan, TNI mampu memobilisasi kekuatannya secara cepat.
Begitu juga dengan armada pesawat Hercules, tidak ada salahnya terus dilakukan kajian terhadap perlu-tidaknya TNI AU mengoperasikan pesawat angkut dengan kapasitas lebih besar. Katakanlah Boeing C-17 Globemaster IIIÂ atau Airbus A400M Atlas.
A400M sendiri mampu lepas landas dengan berat maksimum (MTOW) hingga 141.000 kg. Sementara C-17 jauh lebih besar yaitu 265.350 kg. Bandingkan dengan C-130J yang hanya 74.393 kg.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, datang dengan pesawat pribadi Piaggio Avanti saat kunjungan Jokowi. Foto: beny adrian/ mylesat.com
Dengan wilayah Indonesia yang sangat luas dan butuh penerbangan tujuh jam dari Sabang hingga Merauke, maka operasi kemanusiaan yang harus dilakukan pesawat angkut TNI AU bisa memakan waktu penerbangan antara tiga-empat jam.
Itu jika kita asumsikan pergerakan pesawat terpusat dari Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta dan Lanud Abdulrahman Saleh di Malang.
Belum dihitung mundur dari segala bentuk kerepotan menyiapkan jenis bantuan sampai tiba di pangkalan udara hingga personel yang harus diangkut.
Terlihat juga helikopter EC155B1 PK-TPF milik Indonesia Air Transport, bersebelahan dengan S76 BNPB. Foto: beny adrian/ mylesat.comÂ
Kita berharap dengan adanya rencana penambahan skadron angkut di Makassar, akan semakin mempercepat langkah TNI dalam keadaan darurat.
Penambahan skadron angkut ini adalah bagian dari pengembangan organisasi TNI dengan membentuk Koopsau III di Biak. Termasuk Divisi III Kostrad dan Komando Armada III, keduanya bermarkas di Sorong.
Begitu pula rencana penambahan 6 pesawat angkut C-130J Hercules, adalah bagian dari upaya peningkatan kemampuan TNI.
Kuda beban satu ini, C-130 Hercules, tetap menjadi andalan dalam civic mission. Foto: beny adrian/ mylesat.com
Selain fixed wing, pengadaan helikopter dengan daya angkut besar tentu juga harus menjadi prioritas TNI.
Sesuai keunikan pengoperasiannya, helikopter sangat dibutuhkan karena mampu menjangkau spot-spot terpencil baik untuk mengirim bantuan, pasukan maupun evakuasi korban.
Teks: beny adrian
