Tangani Pesawat Force Down dengan Efektif, Pemerintah Akan Bentuk Badan Pengelolaan Sumber Daya Udara Nasional

0

MYLESAT.COM – Sudah menjadi aturan internasional bahwa sebuah pesawat yang melintasi wilayah suatu negara, harus dilengkapi dengan ijin lintas terbang alias dokumen penerbangan. Jika tidak ada, angkatan udara negara yang dilewati berhak untuk mengusir atau memaksa mendarat di bandara terdekat. Penerbangan ilegal seperti ini disebut black flight.

Kemampuan untuk mengusir Lasa-X (istilah yang digunakan Kohanudnas untuk black flight) pun diatur secara jelas. Tidak serta merta pesawat tempur yang mencegat, boleh memepet dan memaksa begitu saja.

Ada prosedur yang mengikat dan harus dilakukan. Pun sampai Lasa-X tersebut berhasil didaratkan untuk diinvestigasi.

Dimaksud dengan black flight adalah, penerbangan yang melintas di wilayah Indonesia, bukan pesawat regular tetapi tidak mempunyai izin lintas terbang. Izin dimaksud tertera dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara, di mana pesawat asing tanpa izin yang melanggar wilayah kedaulatan NKRI akan diusir atau dipaksa mendarat di bandara tertentu di wilayah NKRI.

 

Izin dimaksud adalah filght clearance atau flight approval dari Dirjen Perhubungan udara serta security clearance yang dirilis oleh Mabes TNI.

Kemampuan itulah yang disaksikan Menkopolhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD didampingi KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Gedung Cargo Angkasa Pura II di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (10/6/2021).

Latihan ini bertajuk “Simulasi Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (Force Down)”. Latihan ini merupakan pengembangan dari Latihan Perkasa B Kohanudnas.

Dalam latihan pagi ini, dua pesawat F-16C/D Fighting Falcon Skadron Udara 3 milik TNI AU berhasil melakukan pemaksaan mendarat terhadap sebuah pesawat asing yang diperankan B737-200 Skadron Udara 5. Pesawat asing ini diidentifikasi telah melakukan pelanggaran wilayah udara nasional.

Setelah melakukan manuver pencegatan yang disimulasikan di atas udara Lanud Sultan Hasanuddin itu, black flight berhasil didaratkan. Pesawat digiring ke tempat yang telah ditentukan. Begitu pesawat berhenti, personel pengamanan dari POM TNI AU dan Korpaskhas, langsung mendekati pesawat dan melakukan pengamanan perimeter.

Setelah berkomunikasi dengan pilot, pintu pesawat dibuka dan petugas segera masuk untuk melakukan pemeriksaan. Di antaranya meminta untuk menunjukkan filght clearance atau flight approval dan security clearance.

Selain memeriksa dokumen, tim lainnya juga mendata penumpang dan barang-barang yang dibawa pesawat. Termasuk memeriksa kesehatan dan kemungkinan ancaman bahan kimia atau narkoba. Tim gabungan yang di antaranya melibatkan personel TNI AU, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea Cukai, Badan Karantina Ikan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta Ditjen Perhubungan Udara bekerja sesuai kompetensinya untuk mencari hal-hal yang mencurigakan.

Setelah pemeriksaan di pesawat selesai, seluruh penumpang di dalam pesawat dibawa turun untuk memeriksa kelengkapan surat-suratnya. Beberapa lembaga terkait bekerja sesuai bidangnya utuk memeriksa semua penumpang.

Semua proses pemeriksaan dilakukan secara efektif dan efisien. Setidaknya dari simulasi ini, menggambarkan proses yang kelak akan diadopsi Pemerintah dalam menghadapi pesawat yang berhasil dipaksa mendarat.

Menanggapi latihan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, simulasi dalam bentuk gladi lapangan sosialisasi kesepakatan bersama ini adalah untuk menangani persoalan menyangkut kedaulatan Indonesia.

“TNI AU tidak bisa bekerja sendirian. Tapi harus sinergi dengan badan yang lain sehingga butuh kesepakatan bersama agar tidak tumpang tindih atau malah tidak tertangani dengan baik,” ujar Mahfud dalam sambutannya.

Ditegaskan Mahfud, simulasi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang telah dibuat terhadap penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat atau force down.

Kesepakatan bersama yang diteken oleh 12 Kementerian dan Lembaga dimaksud itu dilaksanakan pada 24 Februari 2020.

Berturut-turut yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementrian Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, TNI, Perum LPP Navigasi Penerbangan Indonesia, PT Angkasa Pura I, dan PT. Angkasa Pura II.

Latihan ini sekaligus kelanjutan dari gladi lapangan yang pernah dilaksanakan di hanggar Skadron Udara 45 Lanud Halim Perdanakusuma pada 4 September 2020.

Ditambahkan Mahfud, kesepakatan bersama ini diinisiasi oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Azazi Manusia Kemenkopolhukam.

Inisiatif muncul setelah pengkajian dari beberapa kejadian force down yang pernah dilakukan pesawat tempur TNI AU. Seperti force down oleh pesawat Su-27/30 Flanker Skadron Udara 11 terhadap pesawat B737-300 Pakistan International Airlines pada 7 Maret 2011.

Kemudian force down pesawat kargo B777F Ethiipian Airlines oleh pesawat F-16 Skadron 16 pada 14 Januari 2019. Pesawat Ethiopia ini dipaksa mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam.

Menurut Mahfud, rentetan force down ini telah memberikan momentum tentang arti penting koordinasi antar kementerian atau lembaga dalam penanganan pesawat udara asing yang telah dipaksa mendarat di bandara atau pangkalan udara yang telah ditentukan.

“Bagaimana kita membuat penanganan bersama terhadap pesawat udara asing ini lebih efektif dan efisien. Dulu berlarut-larut dan memakan waktu yang lama, kita juga akan buat yang cepat di laut,” ungkap Mahfud.

Secara khusus, Menkopolhukam memberikan catatan sulitnya mengesekusi kapal asing yang ditangkap karena melakukan pelanggaran di dalam wilayah Indonesia.

Satu contoh diungkap ketika Bakamla berhasil menangkap kapal tanker berbendera Panama dan Iran. Kedua kapal ditangkap saat melakukan transfer bahan bakar di tengah laut di dalam wilayah NKRI.

“Tapi ada kesulitan. Berbagai instansi berbeda menanggapinya. Ada yang bilang dikembalikan saja, ada yang bilang tidak ada bukti. Ini kan tidak ada koordinasi. Akhirnya semuanya tujuh lembaga saya panggil dan kita koordinasikan,” kata Mahfud.

Ditegaskan Mahfud, Pemerintah menginginkan terbangunnya koordinasi yang baik dan benar di antara lembaga terkait. Supaya tidak terjadi saling menghindar dan mengatakan ‘bukan urusan saya’. Agar tidak terjadi redundan atau tumpang tindih.

Mahfud berharap sosialisasi atas kesepakatan bersama penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat atau force down ini akan melahirkan sinergitas antar lembaga serta secara vertikal antara pusat dan daerah.

Guna mengukuhkan kesepahaman ini, Menkopolhukam Mahfud MS menyebutkan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan pembentukan Badan Pengelolaan Sumber Daya Udara Nasional. “Rancangan undang-undangannya masih dibahas,” ucapnya.

Salah satu tugas lembaga ini kelak adalah mengatur penanganan pesawat udara asing setelah dilakukan pemaksaan mendarat.

Sebelumnya dalam Seminar Nasional tentang Sinegritas Pengelolaan Ruang Udara Nasional secara virtual yang Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara (Sekkau) Angkatan 109 di Gedung Pramanasala, Sekkau, Lanud Halim Perdanakusuma, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo menyinggung tentang pentingnya penguasaan ruang udara.

“Ruang udara begitu berharga bagi suatu negara, sehingga penguasaan dan pengelolaan ruang udara sangat berpengaruh tidak hanya terhadap kedaulatan suatu negara, juga berdampak terhadap kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat seluruhnya,” ungkap KSAU sebagai keynote speaker.

Marsekal Fadjar menyampaikan pandangannya bahwa tidak boleh ada satu pun wahana udara atau pesawat asing yang melintasi ruang udara Indonesia tanpa izin.

Dikatakan KSAU bahwa saat ini, intensitas atas pemanfaatan ruang udara menjadi semakin tinggi, sehingga potensi konflik yang timbul juga semakin kompleks dan bersifat multisektor.

Untuk itulah, pemahaman yang menyeluruh dan penyusunan aturan hukum yang mengatur bentuk sinergi dalam Pengelolaan Ruang Udara Nasional, menjadi semakin krusial.

Menurut KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, diperlukan sebuah badan yang mewadahi seluruh stakeholders yang membutuhkan penggunaan ruang udara, untuk kemudian mengelola ruang udara mulai dari level strategis hingga level teknis.

Dengan demikian sinergisitas pengelolaan ruang udara nasional akan dapat terwujud.

Share.

About Author

Leave A Reply