Cegah Terorisme, Antar Negara Perlu Pertukaran Data Penumpang Pesawat

Indonesia dan Amerika terus bersama-sama dalam upaya penanganan masalah terorisme. Hal itu terlihat saat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius melakukan pertemuan bilateral dengan Thomas P. Bossert selaku Assistant to the US President for Homeland Security and Counterterrorism (Asisten Khusus Presiden AS untuk Keamanan Nasional dan Penanggulangan Terorisme) di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (11/7).

Pertemuan merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Priansari Marsudi dengan Thomas P. Bossert pada Juni lalu.

Saat itu Bossert menyampaikan ingin bertemu dengan Kepala BNPT dalam rangka menggali informasi mengenai upaya serta pengalaman Indonesia dalam menanggulangi terorisme.

“Mr. Bossert ingin tahu bagaimana Indonesia menanggulangi terorisme termasuk di antaranya mengenai tantangan dari FTF (Foreign Terrorist Fighter) returnees, baik terhadap Indonesia maupun kawasan lain serta upaya meningkatkan kerjasama penanggulangan terrorisme antar kedua negara,” ujar Komjen Suhardi Alius dalam pesan singkatnya Rabu (12/7/2017) usai melakukan pertemuan.

Kepada Bossert, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan pentingnya upaya untuk menyeimbangkan antara penggunaan pola hard approach (pendekatan keras) dan soft approach (pendekatan lunak) dalam penanggulangan terorisme.

Menurut Suhardi, pola soft approach relatif berhasil di Indonesia dalam program deradikalisasi. dari 560 teroris yang telah menjalani masa hukuman, hanya 3 saja yang kembali melakukan tindakan terorisme.

Dikatakan mantan Kapolda Jawa Barat ini, program kontraradikalisasi yang dilakukan BNPT dengan menggandeng unsur masyarakat termasuk pemuda, netizen dan juga mantan aktivis teroris untuk melakukan counter narrative, telah menjadi program unggulan nasional.

Selanjutnya Kepala BNPT menyampaikan bahwa BNPT yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden No.46 tahun 2010, memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi dan program penanggulangan terorisme.

Thomas P. Bossert sendiri menurut Kepala BNPT menyatakan ketertarikannya  dalam program deradikalisasi. Keinginan Administrasi Donald Trump untuk membuat Strategi Penanggulangan Terorisme AS yang baru akan memperhatikan 4 elemen utama dalam program deradikalisasi di Indonesia yakni melalui identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi.

Khusus peningkatan kerja sama kedua negara dalam penanggulangan terorisme, Kepala BNPT menyampaikan perlu adanya payung hukum antar kedua negara dalam menanggulangi terorisme.

Tidak lupa Kepala BNPT menyampaikan undangan kepada Thomas P. Bossert untuk berkunjung ke Indonesia.

Di hari yang sama pada kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, Kepala BNPT juga melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary for Homeland Security (Menteri Keamanan Nasional AS), John F. Kelly. Pertemuan dilakukan di Departemen Keamanan Nasional, Amerika Serikat.

“Menteri Kelly menyampaikan bahwa masalah terorisme ditambah adanya FTF menjadi paradigma baru bagi negara-negara di dunia dalam penanggulangan radikalisme dan violent extremism,” ujar Suhardi.

Dalam pertemuan dengan Kelly, Suhardi mengatakan bahwa banyak negara seperti Uni Eropa yang saat ini mengalami panic mode akibat dari radikalisme dan violent extremism. Menjadi salah satu perhatian utama Departemen Keamanan Nasional AS adalah pertukaran informasi mengenai data penumpang udara (passengers information).

“Hal ini berdasarkan informasi intelijen bahwa ISIS berkeinginan melakukan serangan utamanya melalui maskapai penerbangan serta sebagai mode transportasi dari FTF.

Untuk pendekatan soft approach, kepada John F. Kelly dikatakan bahwa pola ini penerapannya bisa berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya. “Dikarenakan root causes (akar permasalahan) terorisme antar satu negara dengan negara lain berbeda,” tuturnya.

Disampaikan Kepala BNPT, di Indonesia sendiri saat ini sedang berupaya mengubah Undang Undang (UU) Anti-Terorisme. Hal tersebut karena pentingnya beberapa upaya kriminalisasi agar memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

“Selain itu penting adanya provisi dalam RUU mengenai tindak pidana kejahatan terorisme sebagai FTF. Tidak hanya itu, forum seperti APEC juga dapat dimanfaatkan oleh kedua negara terkait dengan passenger list melalui Working Group on Travel, selain forum Counter-Terrorism Working Group dari APEC,” tutur Suhardi.

 

Teks: beny adrian

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: