Ini Inti Pembekalan KSAU kepada Pasis Seskoau 54, Tajam dan Optimis

Berbicara di depan perwira siswa Sekolah Staf dan Komando TNI AU Angkatan ke-54 Tahun Pelajaran 2017 yang akan diwisuda, Jumat (17/11/2017), KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto membeberkan sejumlah agenda dan program yang sedang dan akan dijalankan oleh TNI AU.

Penjabaran ini penting disampaikan KSAU, mengingat Pasis yang dilantik akan segera mendapatkan jabatan di satuannya masing-masing. Sehingga semua ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama 11 bulan pendidikan Seskoau, akan berguna dalam rangka mewujudkan TNI AU yang profesional dan modern.

Penting menyimak sejumlah poin yang dijabarkan KSAU di hadapan para perwira, terutama menyangkut pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista di lingkungan TNI AU.

Baik karena kebutuhan untuk modernisasi dan regenerasi alutsista, pembangunan kekuatan TNI AU juga tidak terlepas dari kondisi politik dan keamanan yang berkembang di Kawasan.

Terutama konflik di Laut China Selatan (LCS) yang melibatkan China di satu pihak dengan sejumlah negara di pihak lain.

Menurut KSAU, kondisi yang berkembang ini harus betul-betul dicermati oleh TNI sebelum terlambat. Apalagi kegelisahan ini juga dirasakan oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat.

Selain masalah LCS, Indonesia pun masih menghadapi persoalan dengan tetangganya seperti masalah FIR (Flight Information Region) dengan Singapura.

Pemerintah Presiden Joko Widodo sejak awal sudah bertekad untuk mengambil-alih pengelolaan FIR di wilayah Natuna pada tahun 2019. “FIR tahun 2019 harus bisa kita ambil alih,” tegas Hadi.

Di depan para perwira, Hadi memberikan ilustrasi besarnya potensi ekonomi yang diperoleh negara pengelola FIR.

“Pesawat masuk wilayah Indonesia bayar 55 dolar per jam. Filipina itu jam 99 dolar per jam. Pertanyaannya, kenapa beda? Karena menyangkut bagaimana kita bisa menyajikan informasi penerbangan dengan baik,” jelas Hadi sambil meminta para perwira untuk membayangkan berapa besar keuntungan diperoleh Singapura.

Saat ini Indonesia mempunyai dua FIR, yaitu di Jakarta dan Makassar. “Itupun masih beda. Makin ke Timur, apakah kita bisa memberikan informasi penerbangan dengan benar,” ungkap Hadi. Hal ini disampaikan Hadi sebagai renungan, bahwa persoalan pengambilalihan FIR pun tidak sesederhana diucapkan.

Namun di balik semua alasan ekonomi dan keselamatan penerbangan yang dikemukakan, Hadi justru lebih menitikberatkan persoalan FIR kepada aspek kedaulatan Indonesia.

Karena itu sebagai gap filler, TNI AU sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengoperasikan radar di wilayah utara selama 24 jam. Saat ini laporan pelanggaran wilayah udara Indonesia memang sudah jauh menurun, dari sebelumnya ratusan sekarang tinggal tujuh laporan saja.

Seperti sudah jadi pengetahuan umum, Hadi pun membeberkan latar belakang pelanggaran wilayah udara yang sebelumnya kerap terjadi.

Manajemen yang bersih dari korupsi, menjadi penekanan dalam pembekalan KSAU. Foto: beny adrian

“Dulu itu mereka punya niat, karena menyangkut bisnis. Misalnya dari utara ke Australia, mereka lewat Indonesia karena tahu tidak tertangkap radar Indonesia, tidak ada yang intersep, kalau pun ketahuan tinggal minta nota diplomatik,” ujar Hadi.

Namun sekarang, kata Hadi, situasinya sudah jauh berubah. Pesawat asing yang berniat melakukan pelanggaran wilayah udara Indonesia sudah harus berpikir ulang. Karena tidak hanya mampu mendeteksi, TNI AU bahkan sudah mampu force down, memaksa turun pesawat asing setelah diintersep.

“Jadi masalah ruang udara ini tidak hanya soal pelanggaran hukum dan bisnis tapi lebih penting lagi masalah kedaulatan.”

Dengan menurunnya jumlah pelanggaran wilayah udara Nasional ini, mengindikasikan bahwa empat kemampuan yang dimiliki TNI AU sudah mampu direalisasikan dalam tugasnya menjaga wilayah udara nasional.

Keempat kemampuan TNI AU itu adalah Air Strike, Air Support, Control of The Air, dan Eksploitasi Informasi.

Memasuki Renstra II ini, sejumlah pembangunan terus dilakukan di lingkungan TNI AU. Di antaranya meningkatkan tipe pangkalan udara (Lanud) dari Tipe C ke Tipe B dan Tipe B ke Tipe A. Peningkatan tipe Lanud ini dilakukan agar postur TNI AU siap mendukung politik negara.

Soal pembangunan kekuatan, TNI AU akan membentuk skadron helikopter baru di Lanud Suryadarma. Pembentukan Skadron Udara 9 sejalan dengan MEF (minimum essential force) II.

Terkait kondisi di Kawasan, TNI AU juga membangun kekuatan di Ranai, Morotai, Biak, Merauke, dan Selaru seiring rencana gelar kekuatan TNI. Namun, tambah KSAU, TNI AU menambahkan satu lagi pembangunan kekuatannya yaitu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Di Ranai dan Tarakan, TNI AU akan menempatkan pesawat tanpa awak (UAV) jenis MALE (medium altitude long endurance) untuk memitigasi jika terjadi konflik di LCS. Termasuk menggelar radar aktif dan radar pasif. UAV yang dijelaskan KSAU, memiliki kemampuan pengintaian, pengamatan, dan penyerangan.

Melihat spesifikasi yang dibeberkan KSAU, MALE ini sangat bisa diandalkan dalam menjaga wilayah udara nasional. TNI AU mensyaratkan UAV ini memiliki kemampuan terbang antara 24 hingga 36 jam. “Kalau tidak bawa senjata bisa terbang 36 jam,” urai KSAU.

Dengan mendirikan ground station di Ranai, UAV ini mampu beroperasi sejauh 200 kilometer. Bahkan jika menggunakan BLOS (beyond line of sight) bisa mencapai 2.000 kilometer.

“Sehingga kita tidak lagi cemas, karena bisa memantau situasi di Natuna dan langsung bisa share ke TNI AL,” kata KSAU menjelaskan rencana pengembangan kemampuan interoperability TNI di masa depan pasca MEF II.

Hadi juga menyinggung soal masih kurangnya jumlah radar yang dibutuhkan untuk memagari ruang udara nasional. Saat ini TN AU mengoperasikan 20 radar dari 32 jumlah ideal. Hadi berharap kekurangan 12 radar bisa diselesaikan dalam Rentra ke depan.

Tidak hanya membeli dari luar negeri, skema kemandirian pun sudah disiapkan dengan tidak meninggalkan TOT (transfer of technology) dan kerjasama dengan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan).

Skema dimaksud mencakup tiga tahap pengadaan. Dari 12 radar yang dibutuhkan, pengadaan dilakukan secara bertahap per empat radar.

“Empat radar pertama dari pabrik, empat lagi dengan local content, dan empat terakhir sudah full local dan 100 persen dari Indonesia,” urai Hadi yang memuji kemampuan Depo Pemeliharaan 50 yang khusus menangani radar.

TNI AU juga membangun kekuatan dengan terus melengkapi Korpaskhas dengan senjata canggih. Selain pengadaan kanon supercepat Oerlikon, KSAU juga menyebut rudal NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System) dari Norwegia sebagai senjata baru Paskhas.

Rudal yang juga dipilih AS untuk melindungi objek vital di Washington DC ini termasuk Gedung Putih, memiliki kemampuan memantau, mengindentifikasi dan mengeliminasi semua bentuk wahana udara termasuk pesawat tempur.

Rudal ini memiliki kelebihan karena sudah mengadopsi network centric yang membuat sistem pertahanan suatu negara terintegrasi dan mampu menghadapi perang elektronik.

Menyangkut penambahan kekuatan, TNI AU sudah on the track untuk segera menerima pengganti pesawat tempur F-5E/F Tiger II.

“Kita ingin memiliki predator udara yaitu Su-35 dengan persenjataan air to air dan air to ground. Kita ingin memberikan dukungan kepada kapal selam TNI AL, karena ancaman kapal selam adalah pesawat antikapal selam yang takut dengan Sukhoi 35,” beber KSAU panjang lebar.

Pengadaan lainnya adalah keinginan TNI AU untuk memiliki pesawat pemadam kebakaran (fire fighting aircraft). Dengan kemampuan mendarat di air, pesawat ini juga ideal digunakan untuk misi SAR, penerjunan, dan dukungan logistik.

Seperti berkali-kali disinggung KSAU, pesawat C-130J Hercules sudah menjadi keinginan TNI AU untuk melakukan lompatan teknologi ke era digital. Rencananya di MEF II, TNI AU akan membeli enam C-130J.

Sambil bergurau KSAU mengatakan, “Nanti saya bagi, tiga di Halim dan tiga lagi di Malang,” ujarnya disambut tawa para perwira.

Rencana yang masuk akal, karena selama ini TNI AU sudah mengoperasikan Hercules dalam berbagai tipe sehingga dengan demikian memiliki kemampuan dalam pemeliharaan dan dukungan logistik yang ajeg.

Untuk itu KSAU menekankan kepada jajaran Koharmatau (Komando Pemeliharaan dan Materiil TNI AU) untuk mulai melakukan lompatan ke teknologi digital dan material komposit. Karena mau tidak mau, TNI AU akan masuk ke ranah digital.

Dengan mengoperasikan Hercules tipe J, tentu berbagai bentuk operasi militer bisa dilakukan TNI dengan lebih baik. Termasuk operasi pasukan khusus seperti terjun HALO/HAHO yang membutuhkan kerahasiaan tingkat tinggi.

“Dankorpaskhas sudah saya minta mencoba tipe J, bilangnya enak sekali. Saya bilang, nanti kalau latihan ajak Kopassus dan Marinir.”

Bagaimana pemeliharaannya?

Skema kerjasama disyaratkan dalam bentuk full support selama lima tahun dari pabrikan. Waktu lima tahun itu harus bisa dimanfaatkan TNI AU untuk belajar, sehingga setelah itu pemeliharaan akan dilakukan sepenuhnya oleh Koharmatau.

Untuk mengejar ketertinggalan dalam mengoperasikan pesawat full glass cockpit seperti C-130J, TNI AU akan membeli pesawat yang sudah menggunakan teknologi digital sekelas Beechcraft King Air.

Untuk pesawat tempur, ke depannya TNI AU akan menyederhanakan jenis pesawat yang dioperasikan menjadi dua saja. Yaitu F-16 Fighting Falcon dan Sukhoi Su-30/31/35 Flanker.

Kecuali Skadron Udara 15 untuk pendidikan penerbang tempur, tetap mempertahankan pesawat LIFT (lead-in fighter trainer) yang saat ini menggunakan pesawat T-50 Golden Eagle.

Memasuki Renstra II, pesawat T-50 akan dilengkapi radar sehingga nantinya di awal 2019 penyebutannya akan menjadi FA-50, fighter aircraft.

Tidak hanya melakukan modernisasi alutsista, personel sebagai pengawak juga mendapat pembinaan maksimal.

Ke depannya, kemampuan penerbang tempur akan ditingkatkan dengan memberikan kesempatan pendidikan di luar negeri lebih luas. Karena jenis pesawat tempur hanya dua, penerbang tempur akan mengikuti advance weapon course di Amerika dan Rusia.

Sehingga nanti latihan Angkasa Yudha, ujar KSAU, akan melaksanakan skenario pertempuran udara antara Sukhoi melawan F-16.

Dalam pembekalannya di Seskoau sekitar satu jam, KSAU akhirnya menyimpulkan bahwa membentuk tentara profesional itu mahal. Karena jika alat sudah tersedia maka kemampuan personel pun harus ditingkatkan.

Karena itu Marsekal Hadi menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas SDM TNI AU dengan perencanaan yang baik dan bersih dari korupsi. “Semua harus terukur, sesuai aturan, semua satuan bekerja by system,” papar Hadi.

Terkait hal itu, TNI AU sudah membangun Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (SIMP) yang mengatur segala bentuk pengadaan barang secara terencana dan transparan. Hadi pun menempatkan seorang kolonel untuk mengawasi portal ini, yang melaporkan segala bentuk rencana pengadaan kepadanya setiap minggu.

“Mari kita kendalikan anggaran negara untuk kemajuan,” ajak Hadi.

Meski belum setahun menjadi orang nomor satu di TNI AU, Hadi dengan tegas mengatakan bahwa tingkat kesiapan alutsista dan personel saat ini mencapai 100 persen. “Karena semua berkomitmen untuk meningkatkan dan menjaga kesiapan kekuatan TNI AU,” ujar Hadi.

Negara yang ditakuti adalah negara yang militernya kuat seperti Korea Utara, Israel, dan Iran. “Rudalnya kuat,” urai Hadi menutup pembekalannya kepada perwira Seskoau.

 

Teks: beny adrian

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s