Ucapan Kapolri kepada Panglima TNI: “Kalau Abang Bantu Saya, Aman Negara Ini”

Memberikan pengarahan di hadapan prajurit TNI dan Polri se-wilayah Kalimantan Barat di Makodam XII/Tanjungpura, Kalimantan Barat, Kamis (28/12/2017), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan pembekalan sebagai antisipasi memasuki tahun politik 2018-2019.

Kapolri mendapat kesempatan kedua setelah sebelumnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, memberikan arahan kepada prajurit TNI-Polri.

“TNI-Polri di Kalbar cukup solid,” ujar Tito membuka arahannya, seperti ingin memberikan semangat kepada Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura.

Keutuhan itu, menurut Tito, teruji saat terjadinya kerusuhan berbau SARA di wilayah Kalbar pada Mei lalu. “Saat itu saya dapat penjelasan dari jajaran Polri, aman Mas, karena TNI Polri di Kalbar solid,” ucap Kapolri.

Dijelaskan Tito, di tahun politik 2018 dan 2019, Mabes Polri sudah melakukan serangkaian kajian dan evaluasi terhadap berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi berdasarkan kondisi yang sedang berkembang dan belajar dari periode sebelumnya.

Menurut Tito, Pilkada akan berlangsung di 17 provinsi untuk memilih gubernur, 39 pemilihan walikota, dan 115 pemilihan bupati, sehingga total akan berlangsung 171 Pilkada di Indonesia.

“Kerjasama Polri dan dan TNI mutlak diperlukan. Saya sampaikan bahwa kita tidak akan mampu menghadapi sendiri. Seperti 2017 ini Pilkada di 7 provinsi, kita perkirakan DKI, Aceh, dan Papua Barat yang rawan, goyangnya justru di Jakarta. Yang lainnya relatif terkendali,” tutur Kapolri.

Panglima TNI dan Kapolri buktikan soliditas TNI dan Polri. Foto: beny adrian

Untuk memastikan kondisi keamanan dapat terjaga khusus di Jakarta dalam pilkada baru lalu, Tito pun mengerahkan andalan Polri yaitu Brimob. “Ada 45.000 Brimob andalan Polri yang bisa saya tumpahkan di Jakarta, apalagi bila didukung TNI,” urai Tito.

Dalam memetakan situasi saat ini, Mabes Polri juga belajar dari masa lalu saat terjadinya kerusuhan massa tahun 1998. Menurut Titio, dirinya sengaja bertanya kepada Wiranto yang saat itu menjabat Menkopolhukam, berapa jumlah kekuatan yang saat itu dibutuhkan untuk mengamankan Jakarta.

“Saat kerusuhan 98 saya tanya Pak Wiranto, untuk amankan Jakarta dibutuhkan 28.000 personel,” jelas Kapolri.

Maka dalam Pilkada DKI kemarin, Tito mengaku bahwa Polri mengerahkan 10.000 Brimob ke Jakarta. “Ditambah Brimob yang dari Mako Brimob Kelapa Dua dan Brimob Polda Metro Jaya, jumlahnya mencapai 15.000-an,” aku Tito soal antisipasinya terhadap massa di wilayah Jakarta yang cenderung militan.

Apakah situasi itu bisa dijadikan pegangan untuk 2018? Ditegaskan Kapolri, harus ada sistem saling backup di antara kewilayahan.

Sambil melirik Panglima TNI, Tito mengatakan, “Saya bilang, bang, abang harus bantu saya, kalau abang bantu saya aman ini negara,” kata Tito menceritakan permintaannya kepada Panglima TNI.

Kepada para prajurit TNI dan Polri, Tito pun menyampaikan beberapa elemen kunci yang harus diperhatikan. Mulai dari KPU, Panwaslu, pasangan calon, dan pemerintah daerah.

Kapolri mengajak prajurit untuk bisa merangkul dan mengajak semua elemen tersebut, secara bersama-sama menciptakan situasi tenang dan dingin sesuai dengan peran masing-masing.

“Seperti pasangan calon, semua siap memang tapi tidak siapa untuk kalah. Dari Polri biasanya ada pengamanan yang melekat ke calon dan juga ada perwira penghubung, sampaikan ke mereka untuk bisa membantu mendinginkan suasana,” tutur Kapolri.

Sementara kepada Pemda, Kapolri berharap kepada jajaran Polda untuk bisa membicarakan masalah anggaran yang dialokasikan Pemda untuk pengamanan.

“Perlu ada pendekatan kepada kepala daerah untuk bisa mengalokasikan anggaran secara tepat. Baru 30 persen pemda yang mengalokasikan anggaran untuk pengamanan,” beber Tito sambil mengingatkan antisipasi jika terjadi PSU (Pemilihan Suara ulang).

Pernah terjadi di suatu daerah, tutur Tito, PSU ternyata tidak dianggarkan sehingga dananya akhirnya terpaksa cari sana cari sini.

Selain memperhatikan elemen di atas, Kapolri juga meminta kepada jajaran TNI dan Polri untuk memperhatikan juga para pemangku kepentingan (stake holder). Mereka adalah TNI dan Polri, tokoh masyarakat, dan media.

Kepada TNI dan Polri, Kapolri meminta agar para komandan satuan bisa mengendalikan pasukannya hingga ke bawah. “Karena banyak kejadian, anggota di bawah menggunakan kekuasannya dalam Pilkada.”

Begitu juga tokoh masyarakat, terutama yang memiliki kekuatan massa, harus bisa didekati. Kapolri meminta jajaran Polri dan TNI untuk berbagi tugas dalam melakukannya. “Siapa meng-grab siapa, itu harus diatur dengan baik. Kalau ini bisa dibuat sampai ke bawah, maka persoalan akan cepat sekali diselesaikan,” ujarnya.

“Kita harus punya network ke masyarakat terutama tokoh yang punya massa, itu kuncinya,” tegas Tito.

Terkait pemberitaan di media terutama media sosial, Kapolri sudah meminta seluruh jajarannya untuk membentuk cyber troops yang nantinya bertanggung jawab melakukan cyber patrol. Diakui Tito, jauh lebih sulit mengendalikan media sosial dibanding media konvensional.

“Mari kita bekerjasama dalam rangka menjaga NKRI, silakan Pilkada berjalan, namun NKRI tetap utuh. Mitra yang paling penting bagi Polri, saya sudah sampaikan di mana-mana, adalah TNI. Kita tidak bisa berharap banyak tanpa adanya soliditas, soliditas adalah kuncinya,” urai Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

 

Teks: beny adrian

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s