Pantau Gerakan Teroris, Jerman Akan Akses Seluasnya Jejaring WhatsApp

Jerman merencanakan akan lebih aktif mengantisipasi setiap rencana serangan teror melalui pemantauan jejaring sosial. Untuk itu Pemerintah Jerman akan menggunakan teknologi pengenal wajah dan memperbesar akses ke layanan sosial WhatsApp.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Jerman Thoma de Maizere, bahwa penggunaan teknologi keamanaan terbaru ini semata untuk memantau pergerakan teroris.

Pemerintah berencana menguji sistem baru ini padam usim panas di stasiun kereta Suedkreuz di Berlin. Jika sukses, akan diterapkan di seluruh negeri.

“Kami saat ini menggunakan video intai di stasiun kereta api,” kata de Maiziere.

Karena teknologi yang diusulkan hanya akan digunakan untuk merekam wajah teroris, hak warga biasa terhadap privasi tidak akan terpengaruh. Namun, langkah-langkah lain yang diusulkan seperti akses resmi ke layanan pesan terenkripsi seperti WhatsApp lebih kontroversial.

“Kami ingin layanan messenger memiliki enkripsi end-to-end sehingga komunikasi warga negara yang tidak bersalah tidak terganggu dan aman,” kata politisi, anggota Uni Demokratik Kristen Angela Merkel (CDU).

Namun, seperti halnya SMS, otoritas keamanan harus memiliki akses dalam kondisi tertentu. Pihak berwenang melihat sejumlah cara untuk memantau komunikasi tersangka teroris, termasuk penggunaan “pencarian online” yang terhubung dengan internet dan “Quellen TKÜ” (sumber pengawasan telekomunikasi).

Yang terakhir adalah pengawasan pencegahan percakapan online Skype, chat dan komunikasi berbasis internet lainnya, yang memantau komunikasi online tersangka sebelum dienkripsi. Pada Februari, CDU dan mitra koalisinya di Social Democratic Party (SPD) menerbitkan draf amandemen terhadap hukum pidana yang akan diperdebatkan di Bundestag dalam beberapa minggu mendatang.

Perundang-undangan ini mencakup ketentuan penggunaan penelusuran online dan pengawasan telekomunikasi sumber oleh penyidik ​​polisi. De Maizière mengatakan bahwa metode surveilans analog yang mapan harus dijadikan patokan untuk pengawasan digital. “Ini harus legal dan mungkin secara teknis di dunia digital,” kata Menteri.

Teks: beny adrian

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: