Tidak hanya di Indonesia, di banyak negara, perbatasan adalah critical point yang harus diwaspadai. Karena itu tidak heran pengamanan ektra ketat diberlakukan di pos perbatasan dan di sepanjang perbatasan.
TNI pun menghadapi hal serupa di hampir semua perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga.
Karena itu, diperlukan sinergitas yang kuat di antara TNI-Polri dan kelembagaan lainnya untuk mengefektifkan pengamanan wilayah rawan di perbatasan Indonesia, agar mampu mencegah penyelundupan.
Menanggapi persoalan ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun menggagas pembentukan tim gabungan TNI-Polri dan Bea Cukai untuk menyelesaikan banyaknya masalah yang dihadapi di wilayah perbatasan.
Hal itu disampaikan Panglima TNI didampingi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi kepada awak media saat mendarat di Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/4/2018).
Panglima TNI dan rombongan baru saja usai meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia di Entikong, Kabupaten Sanggau dan PLBN di Aruk Kabupaten Sambas, Kalbar.
Panglima TNI menyampaikan bahwa di wilayah perbatasan Indonesia masih banyak ditemui jalan tikus yang digunakan penyelundup untuk memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah NKRI.
Gerbang perbatasan Indonesia dan Malaysia di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalbar. Foto: beny adrian/mylesat.com
“Nantinya antara TNI-Polri dan Bea Cukai akan berkoordinasi untuk bisa menghalau, mendeteksi dan akan terus berupaya untuk mencegah penyelundupan,†jelasnya.
“Kita harus berpikir bahwa dalam rangka membantu pemerintah, hanya dengan kerja sama antara TNI-Polri dan Bea Cukai serta aparat terkait bisa menyelesaikan masalah penyelundupan,†kata Marsekal Hadi.
Di sisi lain, Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa TNI dan Polri akan melaksanakan pembinaan kepada masyarakat di perbatasan, di antaranya memberikan pelayanan pendidikan di Entikong dan Aruk secara bersama-sama.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri bahwa Polri juga memiliki program yang sama, sehingga di perbatasan nanti khususnya di Entikong dan Aruk dapat memberikan pelayanan pendidikan seperti wilayah lainnya di Indonesia,†ujar Marsekal Hadi.
Ditambahkan Hadi bahwa TNI juga akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait yang ada di perbatasan untuk sama-sama melaksanakan pelayanan pendidikan.
“Seperti yang telah dilaksanakan oleh aparat Korem dengan tajuk Petasan yaitu Pengabdian Tanpa Batas Prajurit TNI di perbatasan,â€Â kata Hadi.
“Kita mengharapkan ada semacam mekanisme koordinasi yang lebih baik sehingga masyarakat bisa memberikan informasi kepada aparat dan kemudian kita bisa melakukan penindakan. Kami kira dengan langkah ini pengamanan perbatasan akan lebih baik dalam rangka menjaga teritorial NKRI,†ujar Kapolri menambahkan.
Teks: beny adrian
