“Saya merasa terhormat dan bangga bisa berdiri di hadapan Danrem dan Dandim dari seluruh Indonesia serta dapat menyampaikan pembekalan tentang kebijakan TNI di bidang teritorial,” ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Pengakuan ini disampaikan Panglima TNI diawal pengarahannya pada saat Apel Danrem Dandim Terpusat 2018 di Markas Komando Pusat Kesenjataan Infanteri (Makopussenif) Kodiklat TNI ADÂ di Bandung, Jawa Barat, Senin (26/11/2018).
“Fungsi teritorial TNI adalah sebagai jembatan antar komponen pertahanan untuk selalu berkooordinasi dan bersinergi di masa damai sehingga akan saling mendukung dan membutuhkan,” ujar Panglima TNI khususnya kepada para Danrem dan Dandim.
Panglima TNI memberikan hormat kepada Presiden usai memberikan sambutan. Foto: beny adrian/ mylesat.com
Banyak hal dibeberkan Marsekal Hadi dalam pengarahannya selama 33 menit. Mulai dari hal yang sangat sederhana sampai yang terbilang sensitif.
Jika dirangkum, penjelasan Marsekal Hadi dimulai dari isu-isu terkait pertahanan dan keamanan nasional dalam spektrum yang luas, ancaman siber, ancaman biologis, pengembangan organisasi TNI, ancaman bencana alam, kondisi Kawasan dan global serta posisi TNI dalam mendukung dan menyukseskan pembangunan nasional tanpa mengorbankan Ruang Wilayah Pertahanan (RWP).
Terkait gencarnya pembangunan nasional, Hadi menggarisbawahi supaya jajaran teritorial TNI untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah agar konsep membangun dari pinggiran ini tidak merugikan kepentingan pertahanan nasional.
“Presiden telah menginstruksikan bahwa pembangunan gelar kekuatan TNI harus selaras dengan pembangunan nasional,” ujar Hadi mengutip ucapan Presiden Joko Widodo.
Cukup panjang dan detail Panglima TNI membeberkan permasalahan menyangkut Penataan RWP yang menjadi perhatian TNI. Marsekal Hadi juga memberikan beberapa contoh pembangunan nasional yang bisa merugikan kepentingan pertahanan nasional.
Seperti keinginan Kementerian Perhubungan agar jalur penerbangan selatan Jawa bisa dilalui penerbangan komersial. Selama ini jalur selatan Jawa digunakan TNI untuk latihan penerbangan.
Sementara bagi penerbangan sipil, jalur ini dinilai akan memberikan dampak ekonomi karena akan berkurangnya penggunaan bahan bakar.
“Ini yang mau saya angkat sehingga latihan prajurit TNI tidak terhambat dengan proses pembangunan yang tengah berjalan, kita ingin ada sinergitas antara TNI dan pemerintah dalam konsep wilayah pertahanan sehingga saling mendukung,” lanjut Hadi.
Ditegaskan Hadi, TNI adalah komponen utama pertahanan negara yang senantiasa bersinergi dengan komponen pertahanan nirmiliter.
Sementara kondisi Kawasan dan global yang harus diwaspadai TNI adalah, terus meningkatnya tensi konflik di Laut China Selatan antara China dan Amerika Serikat.
Karena kondisi keamanan yang tidak stabil ini pula, kepada para Denrem dan Dandim, Panglima TNI menyampaikan kebijakan AS dalam menghadapi situasi di Pasifik Barat dan Asia.
Penjelasan ini merupakan kesimpulan dari pertemuan Panglima TNI dengan Panglima AS wilayah Pasifik Laksamana Philip S. Davidsondi di Hawaii (11/9/2018).
Foto bersama peserta Apel Danrem Dandim Terpusat 2018 dengan Presiden Jokowi. Foto: beny adrian/ mylesat.com
Dijelaskan Panglima TNI, AS telah mengubah organisasi tempur USPACOM menjadi USINDOPACOM (US Indo-Pacific Command) terkait perkembangan situasi dan interaksi yang semakin tinggi antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Kembali ke persoalan Ruang Wilayah Pertahanan (RWP), Hadi meminta pejabat teritorial untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pengembangan wilayah selaras dengan kepentingan pertahanan.
Lebih lanjut dijelaskan Hadi, penataan ruang pertahanan merupakan syarat mutlak dalam sistem pertahanan yang bersifat semesta. Pemberdayaan wilayah pertahanan disiapkan oleh TNI dan pemda. Penataan wilayah merupakan bagian dari pembangunan nasional.
Apalagi, kata Hadi, di dalam Undang-undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 20 dijelaskan bahwa ada peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pertahanan negara.
“Persoalannya sekarang adalah, pihak pemda belum tentu mengerti kebutuhan ruang pertahanan itu,” ungkap Hadi. Di sinilah pentingnya peran komando teritorial TNI untuk selalu berkoordinasi dan menyosialisasikan kebutuhan pertahanan kepada pejabat pemda.
Hadi juga memperjelas RWP (Rencana Wilayah Pertahanan) yang ditetapkan Kementerian Pertahanan menjadi Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP)
Dalam Apel Danrem Dandim Terpusat 2018 ini, secara khusus Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih kepada KSAD Jenderal TNI Mulyono atas kecepatannya mengirimkan pasukan dalam penanganan dampak bencana di Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.
“Saat itu kita harus mengirimkan pasukan lebih banyak, dan saya terima kasih kepada KSAD yang mampu mengirim pasukan 6.000 lebih dalam waktu relatif cepat,” aku Hadi sambil melirik Jenderal Mulyono dan mendapat aplaus dari hadirin.
“TNI selalu hadir dalam penanganan masalah bangsa seperti bencana alam di Lombok dan Palu. Saya sampaikan bahwa TNI mampu menangani percepatan penanganan bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu saya bentuk Kogasgabpad,” jelas Hadi yang tidak lupa mengucapkan hal yang sama kepada aparat teritorial.
Berkali-kali Hadi menggunakan kata sinergi, yang menurutnya menjadi kunci kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tugas di lapangan. Karena sinergi itu, bagi Hadi, adalah synchronized energy alias penyelarasan tenaga sehingga apapun yang ingin dilakukan akan mudah dicapai.
KSAD Jenderal Mulyono memberikan cinderamata kepada Panglima TNI usai memberikan pengarahan. Foto: beny adrian/ mylesat.com
Hadi berharap TNI dapat berperan sebagai pemersatu bangsa dengan membangun kesadaran dan kedewasaan dalam berbagai bidang.
TNI tidak menginginkan terjadi lagi konflik berkepanjangan di negeri ini.
“Kita harus belajar banyak dari kejadian yang pernah terjadi, kesadaran itu tidak bisa dibangun dalam semalam atau melalui seremonial belaka. Diperlukan pendekatan dengan hati dan ketulusan dan komitmen menjaga NKRI dan diwujudkan dalam perilaku kesehariaan yang mendekatkan TNI dengan rakyat,” urai Hadi.
“Profesionalisme TNI hanyalah untuk rakyat Indonesia,” ulas Hadi menutup pengarahannya.
Teks: beny adrian
